Berita

Telaah Implikasi PP 22/2020 bagi Usaha Jasa Konstruksi

Oleh Peter Frans *),

Akhirnya setelah lebih dari tiga tahun sejak terbit UU No 2/2017 tentang Jasa Konstruksi, tepat pada Hari Kartini tahun ini, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Banyak hal menarik untuk ditelaah, bagaimana dampak dan implikasi PP No 22/2020 bagi para pelaku usaha jasa konstruksi.

Secara normatif, UU No 2/2017 tentang Jasa Konstruksi berlaku secara nasional, baik untuk proyek pemerintah, badan usaha swasta/BUMN, dan perorangan. Namun dalam praktik di lapangan, UU Jasa Konstruksi masih dianggap hanya mengatur proyek-proyek pemerintah, atau bahkan dianggap hanya mengatur proyek konstruksi di lingkungan Kementerian PUPR. Masih ada beberapa Kementerian yang menyelenggarakan proyek jasa konstruksi belum mengikuti UU No 2 Tahun 2017. Apalagi proyek-proyek swasta.

Dalam PP No 22/2020 dipertegas bahwa ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi: pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Dalam pasal 3 ayat (2), berbunyi: Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. pemerintah; b. badan usaha; dan c. orang perseorangan dengan tujuan untuk usaha.

Dengan demikian, sudah jelas bahwa UU No 2 Tahun 2017 berserta aturan turunannya (PP dan Permen) berlaku pada pekerjaan konstruksi di Indonesia, baik sektor pemerintah, badan usaha (swasta dan BUMN) maupun usaha perorangan. Jika melanggar ketentuan peraturan perundangan tersebut akan terkena sanksi hukum.  

Standar Remunerasi Minimal

Isu tentang remunerasi tenaga ahli jasa konsultansi konstruksi, sebagaimana diatur dalam UU No 2 Tahun 2017, pasal 43 ayat (2) dan ayat (3), kembali dipertegas dalam PP No 22/2020. Dalam UU No 2/2017 pasal 43 antara lain disebutkan: Dalam hal pemilihan penyedia layanan jasa konsultansi konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli, pengguna jasa harus memperhatikan standar remunerasi minimal. Standar remunerasi minimal ditetapkan oleh menteri.

Dalam PP No 22/2020, pasal 64 kembali ditegaskan: Pemilihan penyedia layanan jasa konsultansi konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli harus memperhatikan standar remunerasi minimal. Dalam hal seleksi penyedia jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (3) dan ayat (5), menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli, maka pengguna jasa dalam perencanaan pembiayaan, penghitungan besaran remunerasi tenaga ahli harus lebih tinggi dari standar remunerasi minimal.

Dalam PP No 22/2020, sanksi bagi pengguna jasa yang melanggar ketentuan standar remunerasi minimal ini lebih dipertegas, sebagaimana diatur dalam pasal 160, yaitu:

• ·       Menteri, gubernur, bupati/wali kota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan/atau denda administratif kepada pengguna jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan remunerasi minimal.
• ·   Pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pengguna jasa yang tidak memperhatikan remunerasi minimal dengan besaran denda sebesar selisih dari standar nilai remunerasi minimal.  

Peraturan standar remunerasi minimal bagi tenaga ahli konstruksi merupakan darah segar bagi para konsultan, namun masih perlu ada beberapa penyempurnaan agar aturan tersebut lebih efektif. Antara lain, perlunya penyesuaian secara berkala Standar Remunerasi Minimal yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR, mengingat Kepmen PUPR 897/2017 yang mengatur besaran standar remunerasi minimal, hingga saat ini belum disesuaikan.

Inkindo pernah mengusulkan hal tersebut kepada Kementerian PUPR melalui surat, karena dalam Permen No 19/2017 dinyatakan: “Penyesuaian besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli dapat dilakukan setiap tahun berdasarkan nilai inflasi”.

Di samping itu, standar remunerasi ini juga perlu dilengkapi dengan standar remunerasi tenaga kerja konstruksi non tenaga ahli (tenaga terampil). Hal ini diperlukan, mengingat ada kecenderungan terjadi persaingan tidak sehat dalam seleksi konsultan, akibat tidak adanya standar minimal remunerasi tenaga terampil.  

Kesetaraan dalam Kontrak

Salah satu tanggung jawab pemerintah pusat, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 Ayat (1) huruf b PP No 22/2020 adalah “Terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan jasa konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara pengguna jasa dan penyedia jasa”.

Selanjutnya dalam pasal 81 Ayat (2) huruf b, ada klausal tentang ”ganti rugi keterlambatan pembayaran”. Hal tersebut tentu merupakan kemajuan terkait dengan kontrak kerja konstruksi yang diharapkan dapat mewujudkan kesetaraan para pihak dalam kontrak kerja konstruksi.

Dalam PP 22/2020 juga diatur tentang pemberian insentif bagi penyedia jasa yang bisa menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat dari jadwal waktu yang ditetapkan. Disebutkan, dalam pasal 78: (1), selain ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 76, kontrak kerja konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. transparan; b. akuntabel; c. responsif; dan d. adil. (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila penyedia jasa konstruksi dapat menyelesaikan pekerjaan sebelum masa kontrak dengan tetap menjaga standar dan ketentuan yang telah disepakati di dalam kontrak. (4) Penentuan adanya pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan sejak proses kegiatan persiapan.

Hal lain yang perlu diperhatikan terkait dengan kontrak kerja konstruksi adalah peran penelaahan ahli untuk pekerjaan konstruksi yang berteknologi tinggi dan berisiko tinggi. Hal itu disebutkan dalam pasal 79 PP No 22/2020, yang berbunyi: Kontrak kerja konstruksi untuk jasa konsultansi konstruksi atau pekerjaan konstruksi yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, dan/atau menggunakan peralatan yang didesain khusus, dapat diberikan penelaahan oleh ahli kontrak kerja konstruksi sebelum ditandatangani oleh para pihak. Kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi harus diberikan penelaahan oleh ahli kontrak kerja konstruksi sebelum ditandatangani oleh para pihak.

Ini merupakan hal penting untuk dicermati, karena melalui penelaahan ahli hendaknya juga termasuk aspek kesetaraan dalam kontrak antara penyedia dan pengguna jasa, sehingga kontrak konstruksi mejadi lebih fair.  

Kewenangan Gubernur

Gubernur sebagai pembina jasa konstruksi di tingkat provinsi, diberikan kewenangan yang cukup besar dalam pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang menggunakan dana APBD, sebagai perwujudan pembinaan jasa konstruksi di provinsi. Dalam pasal 112 disebutkan :

• ·       Gubernur dapat mengembangkan kebijakan khusus pembinaan jasa konstruksi dalam lingkup daerah provinsi.
• ·       Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud meliputi: kerja sama operasi dan/atau kemitraan badan usaha jasa konstruksi luar daerah dengan badan usaha jasa konstruksi provinsi; dan/atau penggunaan subpenyedia jasa daerah.
• ·       Penetapan kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan: pendanaan bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan pekerjaan konstruksi mempunyai kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang.
• ·       Gubernur menetapkan kebijakan khusus berupa Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Kepala Daerah.  

Pasal ini tentu saja sangat strategis dalam pemberdayaan penyedia jasa daerah, karena akan memberikan peran yang lebih besar lagi kepada penyedia jasa konstruksi di daerah untuk bisa lebih berkembang.  

Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat merupakan salah satu aspek yang diatur dalam PP 22/2020, sebagai bagian dari pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi. Dalam pasal 139 disebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 138 huruf a, dilakukan dengan cara antara lain: ”melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan jasa konstruksi” (pasal 138 huruf b).

Dalam pasal 141 ayat (1) diuraikan bahwa: ”Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b, disampaikan oleh masyarakat kepada menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangannya. Selanjutnya dalam pasal 142 dijelaskan:

• ·   Dalam hal pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), disampaikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia karena diduga merugikan keuangan negara, maka Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia meneruskan pengaduan masyarakat tersebut kepada menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangannya;
• ·       Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangannya menyampaikan tanggapan kepada masyarakat dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender hari sejak diterimanya pengaduan;
• ·     Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangannya wajib menyelesaikan pengaduan dalam jangka waktu paling lama 6O (enam puluh) hari kalender.  

Peran Asosiasi Lebih Besar

Selama ini, peran asosiasi dalam proses sertifikasi sangat marginal, karena hanya berfungsi sebagai verifikator dan validator, sedangkan proses sertifikasi dilakukan oleh LPJK. Hal tesebut menyebabkan asosiasi lesu darah karena ”role-sharing” biaya sertifikasi yang diterima asosiasi sangat minim, sehingga asosiasi tidak mampu secara optimal dalam menjalankan fungsi pembinaan terhadap para anggotanya.

UU No 2 Tahun 2017 mengembalikan peran asosiasi yang lebih besar dalam proses sertifikasi. Pada PP No 22/2020 pasal 41 ayat (3) ditegaskan bahwa: Proses sertifikasi badan usaha oleh menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui lembaga sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi. Dengan diberlakukannya PP No 22/2020 ini maka asosiasi yang terakreditasi akan lebih bergairah dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pemberdayaan para anggotanya.

Dapat disimpulkan, bahwa terbitnya PP No 22/2020 diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja usaha jasa konstruksi. Hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut dalam Permen PUPR, antara lain terkait dengan: standar remunerasi untuk tenaga terampil (subprofessional), updating standar remunerasi minimal, dan kesetaraan antara pengguna dan penyedia jasa dalam kontrak konstruksi.

Di samping itu, Permen PUPR sebagai peraturan turunan PP No 22/2020 juga diharapkan memberikan aturan yang lebih komprehensif terkait peran asosiasi dalam proses sertifikasi. Sehingga asosiasi sebagai ujung tombak pembinaan pelaku usaha jasa konstruksi, dapat berfungsi secara optimal dalam meningkatkan profesionalisme para anggotanya.    

*) Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Inkindo

Artikel ini telah tayang di Investor.id  dengan judul "Telaah Implikasi PP 22/2020 bagi Usaha Jasa Konstruksi"
Penulis: Oleh Peter Frans *)